nusakini.com-- Tak henti-hentinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyerukan inovasi pelayan publik pada pemerintah. Menurutnya, inovasi dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan keberadaan pemerintah.

“Inovasi merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah,” ujar Menteri Asman saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi panel dalam rangkaian acara World Government Summit 2017 di Dubai, Minggu (12/02).  

Melalui program one agency one innovation, seluruh instansi pemerintah didorong untuk mempunyai setidaknya satu inovasi. Untuk itu, Indonesia melalui Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik setiap tahunnya. Dikatakan, hasil dari kompetisi tersebut akan dibawa ke dalam ajang kompetisi internasional yakni United Nation Public Service Award (UNPSA). 

• Pertama di Indonesia, Penegakan Hukum Terintegrasi secara Elektronik
• Menteri Asman Minta Instansi Vertikal Gabung ke MPP Banyuwangi
• Terima Brevet, Menteri Asman Menjadi Warga Kehormatan Kapal Selam
• Menteri Asman Dorong Anak Muda Jadi Peternak
• Menteri Asman Dorong Perpusnas Jadi Destinasi Wisata

Selain itu, Menteri Asman mengimbuhkan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik, dalam waktu dekat pemerintah akan berusaha mewujudkan konsep pelayanan publik yang terpusat, atau yang disebut public service mall. Dengan mendatangi satu tempat, semua pelayanan dapat diperoleh. 

Dalam diskusi panel yang mengambil tema Global Platform: Innovation and the Future Governance in Collaboration, selain Menteri Asman juga terdapat pembicara lain yakni Deputy Prime Minister and Minister of Public Administration, Slovenia, H.E. Boris Koprivnikar dan Minister of the Presidency and of Administrative Modernization, Portugal, H.E. Maria Manuel Leitão Marques. 

H.E. Boris Koprivnikar, menyampaikan bahwa saat ini adalah masa dimana persaingan tidak hanya terjadi antara perusahaan dengan perusahaan akan tetapi antara pemerintahan dengan pemerintahan. Pemerintah perlu menciptakan situasi yang kondusif untuk berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB). Menurutnya, untuk mendukung terciptanya EODB tersebut, pemerintah perlu memiliki long term and clear value yaitu cepat, fleksibel, dan konsisten. 

Selain itu, dirinya juga menyampaikan pandangan terkait keterbukaan data bahwa tidak ada perbedaan dalam government system dan business system. Ada tiga aspek terpenting dalam keterbukaan data yaitu membangun identitas, data center, dan sentralisasi (uncontrol become problem). “Pemerintah maupun swasta mengembangkan sistem secara bersama namun dengan tetap memperhatikan keamanan dan rahasia masing-masing data,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, H.E. Maria Manuel Leitão Marques berbicara mengenai simplex, yakni sebuah program penyederhanaan terhadap proses administrasi dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Portugal sejak tahun 2006. Program ini dilaksanakan sebagai langkah untuk menanggulangi problem administrasi, modernisasi administrasi publik, fasilitasi kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kecepatan pelayanan bagi dunia usaha melalui penyederhanaan berbagai aspek administrasi di dalam internal pemerintahan. (p/ab)